Harga BBM Batal Naik : Drama Yang Tertunda

Oleh : Rachmat Ardiansyah (Kebijakan Publik KAMMI Komsat UMY)

 

Diskursus kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 april 2012 akhirnya pupus juga. Setelah diskursus tersebut mewarnai hampir seluruh media massa baik cetak maupun elektronik beberapa  minggu yang lalu.  Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, para buruh, lapisan masyarakat dan lain sebagainya hampir serentak di seluruh daerah Indonesia. Berbagai macam alasan pemerintah menaikkan harga BBM dikarenakan sangat besar dipengaruhi oleh gejolak politik di timur tengah dengan di tutupnya selat hormuz oleh negeri Mullah, Iran. Padahal satu hal yang sering dilupakan yaitu tingginya belanja birokrasi yang hakikatnya juga berpengaruh besar dalam diskurus tersebut. Bayangkan saja jika wacana kenaikan BBM ini naik maka otomatis akan mempengaruhi seluruh biaya produksi dan distribusi barang dan kemudian akan berlibas pada peningkatan harga produk.. Sehingga alasan ini wajar saja membuat seluruh elemen masyarakat mengecam kenaikan BBM tersebut.

Namun, selama demo terjadi tidak sedikit pula mahasiswa maupun masyarakat lainnya harus membayar mahal aksi mereka tersebut dengan menjadi korban pemukulan maupun penganiayaan dari pihak keamanan bahkan terluka serius. Niat baik memang tidak selalu mudah. Kepeduliaan yang dimiliki oleh para demonstran terhadap rakyat kecil betul-betul terwujud dengan semangat yang berapi-api, tanpa rasa gentar sedikitpun demi menyeruakan aspirasi rakyat. Meskipun disatu sisi tidak dapat dipungkiri juga menuai perilaku yang terkesan kurang baik sebagai seorang mahasiswa yang berwatak intelektual dan sebagai agent of change (Agen perubahan), hal itu dibuktikan masih melekatnya budaya anarki dan pengrusakan baik infrastruktur maupun suprastruktur pemerintah yang sebenarnya tidak semestinya dilakukan. Demo mencapai puncaknya pada hari jumat 30 Maret 2012 sebagian besar demonstran melakukan shalat Jumat berjamaah dijalanan. Memuncaknya aksi demo tersebut dikarenakan ketetapan baik atau tidaknya harga BBM tersebut disahkan DPR. Rapat tersebut di akhiri dengan system voting.

Adapun voting tersebut dilakukan dengan 2 opsi yaitu:

1.      Tidak ada perubahan apa pun pada pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012, yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikan harga BBM tahun ini.

2.      Menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM, jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.

Hasil voting tersebut adalah:  356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, dan  82 anggota DPR menyetujui opsi pertama. Oleh karena itu, keputusan ini berarti kenaikan harga BBM sewaktu-waktu saja akan bisa naik jika kondisi harga pasar tidak stabil. Jika diamati bersama berarti jika harga minyak mentah tersebut tidak stabil maka DPR tidak dapat mengintervensi kembali keputusan pemerintah karena itu sudah menjadi domain mutlak pemerintah setelah rapat paripurna 30 maret kemarin. Sebenarnya penundaan kenaikan BBM hanya berbicara masalah waktu, namun esensinya akan tetap sama dengan sebelumnya, karena ini hanya sekedar kompromi politik untuk meredam kemarahan rakyat, namun disamping itu keputusan dengan membolehkan pemerintah mengubah harga BBM dengan syarat ketentuan tersebut di atas seakan-akan menjadi asumsi dasar legitimasi hukum bahwa sebenarnya harga BBM memang sudah layak dinaikkan. Terlepas dari itu semua, disebutkan berbagai macam alasan-pemerintah menaikkan harga BBM itu sangat besar dipengaruhi oleh gejolak politik di timur tengah dengan di tutupnya selat hormuz oleh negeri Mullah, Iran. padahal satu hal yang sering dilupakan yaitu tingginya belanja birokrasi yang hakikatnya juga berpengaruh besar dalam diskurus tersebut.

Solusi Krisis Bahan Bakar

Sudah tidak menjadi apologi baru jika Indonesia memiliki kekayaan yang sangat banyak “Gemah ripah loh jinawi”, Koes Plus grup musik legendaris indonesia bilang tanah kita tanah surga tongkat ditanam saja tumbuh, lautannya disebut sebagai kolam susu. Namun lirik-lirik lagu tersebut hanya sekedar lirik belaka, sebab “realitas” dilapangan tidak demikian. Pemerintah sebagai makers policy (pembuat kebijakan) harus jeli melihat kondisi yang masih banyak sumber daya alamnya belum diberdayakan. Sebenarnya sebelum pemerintah membuat kebijakan terlebih dahulu harus membaca situasi secara komprehensif dan harus memberikan solusi yang tepat berupa kebijakan jangka panjang (long term policy). Ada beberapa alternatif solusi sebagaimana diungkapkan seorang aktivis KAMMI Pusat Jusman Dalle yaitu di antaranya :

Pertama,  diversifikasi bahan bakar. Data dari BP Migas mengatakan bahwa cadangan minyak bumi Indonesia hanya 4 miliar barel dan akan habis dalam jangka 12 tahun kedepan. Artinya jika masih bergantung pada BBM, maka pada tahun 2024 Indonesia 100 persen menggunakan BBM impor yang pasti akan sangat mahal karena mengacu pada harga pasar minyak internasional.

Pemerintah seharusnya mengoptimalkan sisa waktu untuk mendorong riset pengembangan bahan bakar non minyak. Banyak alternatif sumber energi, seperti panas bumi (geothermal), gas alam, bioetanol, biodiesel, panel surya, bahkan dengan menggunakan air seperti temuan siswa SMK Langsa, Aceh.

Untuk memanfaatkan energi alternatif tersebut, tentu butuh SDM yang handal. Salah satu cara melahirkan SDM kompetitif di bidang energi adalah dengan menggalakkan riset agar ada temuan-temuan baru atau mematangkan temuan yang telah ada. Namun hasanya, ternyata anggaran riset juga tidak mendukung. Hanya 0,08 persen dari PDB. Maka anggaran riset yang sangat sangat kecil tersebut harus diungkit.

Kedua, pemerintah harus tegas kepada pengguna mobil pribadi yang selama ini menikmati 45,72 persen dari 99,40 persen konsumsi BBM bersubsidi angkutan darat (Data BP Migas dan Pertamina,  2011). Para pengguna mobil pribadi yang umumnya berasal dari kelas menengah atas ini perlu dibuatkan regulasi yang mewajibkan penggunaan BBM non subsidi.

 Ketiga, untuk mengurangi konsumsi BBM kendaraan roda dua yang banyak digunakan masyarakat ekonomi menengah bawah beraktifitas sehari-hari,  maka perlu disiapkan sarana transportasi umum (massal) yang cepat, nyaman dan murah. Pengguna sepeda motor dengan konsumsi BBM sebesar 38,76 persen adalah akibat tidak tersedianya sarana transportasi yang memadai sehingga masyarakat menggunakan kendaraan roda dua.

Keempat, pemerintah semestinya memangkas anggaran belanja yang tidak tepat sasaran serta menciptakan tata pemerintahan yang bersih menghindari kebocoran anggaran. Dana dari efisiensi anggaran tersebut bisa dialihkan ke program pro rakyat. Salah satunya untuk subsidi BBM serta alokasi riset pengembangan energi alternatif agar tak melulu ribut ketika harga minyak dunia naik (kedaulatan energi).

Oleh karena itu, pemerintah jangan tergesa-gesa untuk menaikkan harga BBM, sebab masih banyak jalan menuju roma. Jangan hanya kepentingan politik atau negara yang menjadi landasan namun substansi pemerintahan sebagai pelindung dan pelayan rakyat tidak ada bukti sama sekali. Jika ingin berfikir pragmatis memang kebijakan yang ditempuh akan seperti itu, tanpa menimbang dampak besar atau buruk yang ditimbulkannya. #  

#RevolusiHitam